KILASNEWSTV.com, JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) meluncurkan Manifesto Arah Juang: Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat sebagai arah baru perjuangan organisasi dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan modal serta teknologi asing.
Manifesto yang diperkenalkan dalam peringatan Hari Lahir ke-27 LMND di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin (27/7), menempatkan pajak kekayaan, reforma agraria, serta pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai tiga agenda utama untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih berkeadilan.
Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza, yang hadir sebagai pembicara utama, menyoroti slogan baru LMND, Peace, Knowledge, Justice, khususnya penempatan aspek pengetahuan sebagai salah satu pilar perjuangan organisasi mahasiswa.
Menurut Faisol, Indonesia tidak akan mampu keluar dari posisi sebagai pemasok bahan mentah apabila pembangunan industri hanya diukur dari bertambahnya kawasan industri, masuknya investasi, atau berdirinya pabrik baru.
“Industrialisasi membutuhkan manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Tanpa itu, kita hanya menjadi tempat produksi, sementara penguasaan teknologi dan nilai tambah tetap berada di tangan pihak lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan harus menjadi strategi utama apabila Indonesia ingin membangun industri nasional yang mandiri dan memiliki daya saing tinggi.
Ketua Umum LMND Yoga Aldo Novensi mengatakan Indonesia selama ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun belum mampu menguasai teknologi untuk mengolah kekayaan tersebut secara mandiri.
Akibatnya, kata Yoga, Indonesia terus berada dalam rantai ekonomi global sebagai pengekspor bahan mentah, pasar produk industri negara lain, sekaligus penyedia tenaga kerja berupah rendah.
“Selama pendidikan masih mahal, kesempatan menguasai ilmu pengetahuan hanya dimiliki kelompok tertentu. Padahal, industrialisasi nasional membutuhkan akses pendidikan yang terbuka bagi seluruh rakyat agar mampu melakukan riset, menciptakan teknologi, dan menentukan arah pembangunan ekonomi sendiri,” katanya.
Menurutnya, pendidikan gratis bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan strategi negara membangun kapasitas produktif bangsa.
Sekretaris Jenderal LMND Riski Oktara Putra menilai orientasi pendidikan nasional selama ini masih terlalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
Model tersebut, menurutnya, hanya menghasilkan pekerja bagi industri tanpa membangun kemampuan bangsa menguasai teknologi maupun menentukan arah pembangunan ekonomi.
“Kalau pendidikan hanya mencetak tenaga kerja murah, struktur ekonomi tidak akan berubah. Pabrik boleh bertambah, tetapi teknologi, modal, dan keputusan produksi tetap dikendalikan pihak lain. Rakyat hanya menjadi buruh di negeri yang kaya sumber daya,” tegasnya.
Karena itu, LMND mendorong sistem pendidikan yang tidak hanya murah diakses, tetapi juga ilmiah, kritis, demokratis, dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan pasar jangka pendek.
Melalui manifesto tersebut, LMND menegaskan bahwa redistribusi tidak cukup dilakukan melalui pembagian hasil pembangunan setelah produksi berlangsung.
Organisasi itu mendorong redistribusi yang lebih mendasar, mencakup penguasaan tanah, teknologi, pengetahuan, hingga alat produksi agar rakyat memiliki posisi yang lebih kuat dalam struktur ekonomi nasional.
Sebagai bagian dari agenda tersebut, LMND mengusulkan penerapan pajak kekayaan terhadap kelompok dengan akumulasi aset yang sangat besar. Dana yang diperoleh diusulkan dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, riset, jaminan sosial, transportasi publik, perumahan, dan reforma agraria.
Di sektor agraria, LMND juga menilai reforma agraria harus diarahkan pada pembenahan struktur penguasaan tanah melalui evaluasi konsesi, pembatasan monopoli lahan, perlindungan masyarakat adat dan pesisir, serta distribusi tanah kepada rakyat yang mengelolanya.
Usai peluncuran manifesto, LMND menyatakan akan membawa gagasan politik redistribusi ke berbagai kampus dan daerah sebagai bagian dari pendidikan politik, riset, advokasi kebijakan, serta konsolidasi bersama organisasi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya.
Organisasi tersebut juga berencana membentuk Posko Wujud Rakyat di berbagai wilayah sebagai pusat pendidikan politik, pengaduan masyarakat, hingga pengorganisasian gerakan.
“Manifesto ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Gagasan ini harus hidup di kampus, kawasan industri, desa, pesisir, dan ruang-ruang rakyat. Gerakan mahasiswa harus menjadi bagian dari perjuangan rakyat dalam membangun pengetahuan sekaligus kekuatan politik untuk mengubah keadaan,” ujar Riski.(H Ferizal).
