KILASNEWSTV.com, PALEMBANG – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kembali menuai keluhan di sejumlah daerah mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Selatan, M. Rohman Nasution, S.T.
Ia menilai pemerintah tidak boleh terus bersikap reaktif terhadap persoalan yang berulang setiap tahun, melainkan harus segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Menurut Rohman, ketidakstabilan distribusi BBM bukan sekadar persoalan pasokan, tetapi telah berdampak langsung terhadap denyut perekonomian masyarakat.
Kelangkaan maupun keterlambatan distribusi membuat biaya operasional meningkat, aktivitas usaha terganggu, dan masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan beban.
“Negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi BBM bersubsidi yang tidak berjalan optimal. Pemerintah harus bergerak cepat, memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Rohman, Selasa (14/7/2026).
Rohman menegaskan bahwa subsidi energi merupakan instrumen negara untuk melindungi daya beli masyarakat.
Karena itu, setiap persoalan dalam penyalurannya harus dipandang sebagai isu pelayanan publik yang membutuhkan respons cepat, bukan sekadar persoalan administratif.
Ia juga menyoroti masih adanya potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, mulai dari distribusi yang tidak tepat sasaran hingga dugaan penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah bersama seluruh lembaga pengawas.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul keluhan masyarakat. Harus ada sistem yang mampu mencegah kebocoran sejak awal sehingga hak masyarakat kecil benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, LMND Sumatera Selatan mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, serta seluruh instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi. Rohman menilai koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Dalam pernyataan sikapnya, LMND Sumatera Selatan menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yakni segera menormalkan distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Selatan, memperketat pengawasan terhadap penyaluran agar tepat sasaran, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi nasional, serta memastikan seluruh kebijakan subsidi energi berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.
Rohman berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan kepada publik, tetapi juga menghadirkan solusi nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar pernyataan, tetapi tindakan yang cepat dan terukur. Stabilitas distribusi BBM bersubsidi harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(H Ferizal).
