KAR SUMSEL GUNCANG BALAI KOTA: Desak Pejabat Mundur, Soroti Dugaan Rekrutmen Damkar Tak Transparan
PALEMBANG – Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Palembang kembali mencuat. Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (KAR Sumsel) menggeruduk Kantor Wali Kota Palembang, Rabu (17/6/2026), membawa sederet tuntutan keras mulai dari desakan mundur terhadap pejabat publik, audit menyeluruh proyek pemerintah, hingga investigasi dugaan rekrutmen pegawai yang dinilai tidak transparan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
Aksi yang berlangsung di halaman Kantor Wali Kota itu menjadi sinyal kuat meningkatnya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Koordinator Aksi KAR Sumsel, Yayan Joker, menegaskan bahwa tuntutan yang mereka bawa bukan sekadar kritik politik, melainkan bentuk akumulasi keresahan publik terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
“Kami meminta adanya evaluasi serius terhadap pejabat publik yang bersangkutan. Banyak persoalan yang menurut kami belum dijawab secara tuntas kepada masyarakat. Jika memang tidak mampu memenuhi harapan publik, maka sudah sewajarnya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri,” tegas Yayan dalam orasinya.
Menurutnya, berbagai janji pembangunan yang selama ini disampaikan kepada masyarakat belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka terkait capaian program yang hingga kini masih menjadi sorotan warga.
Tak hanya itu, KAR Sumsel juga mengangkat isu yang dinilai lebih serius, yakni dugaan ketidaktransparanan dalam proses penerimaan Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
Yayan mengaku pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat yang mempertanyakan mekanisme rekrutmen tersebut.
“Jika benar ada proses penerimaan tenaga kerja yang tidak diumumkan secara terbuka, maka ini menjadi persoalan serius. Kesempatan kerja harus dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu,” katanya.
Atas dasar itu, KAR Sumsel mendesak Pemerintah Kota Palembang melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD terkait sekaligus membuka seluruh proses rekrutmen kepada publik.
Dalam aksinya, massa juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat Kota Palembang, mulai dari banjir yang terus berulang, kemiskinan, pelayanan publik yang belum optimal, hingga persoalan pendidikan dan lapangan pekerjaan.
KAR Sumsel bahkan memastikan aksi serupa tidak akan berhenti pada hari ini.
“Kami sudah berkomitmen untuk terus turun ke jalan setiap pekan. Setiap aksi akan mengangkat persoalan berbeda berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima. Ini bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Yayan.
Senada, Korlap II KAR Sumsel, Hendrik Zikwan, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi.
“Kami tidak datang membawa kebencian. Kami datang membawa suara masyarakat. Pemerintah harus memahami bahwa kritik adalah bagian dari pengawasan publik. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah transparansi, profesionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat,” katanya.
Menurut Hendrik, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terus menjadi keluhan warga.
“Kepala OPD yang tidak serius bekerja harus dievaluasi. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun akibat buruknya pelayanan dan minimnya respons terhadap persoalan publik,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Pemerintah Kota Palembang melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Robert Edison Hendri, menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pimpinan daerah.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada Wali Kota melalui pimpinan kami. Semua masukan akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, sorotan terhadap dugaan ketidaktransparanan rekrutmen di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mulai mendapat respons resmi.
Perwakilan Inspektorat Kota Palembang, Riasin, menyatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan massa aksi.
“Kami akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan terkait penerimaan pegawai di Damkar. Tahap awal yang akan dilakukan adalah klarifikasi untuk memperoleh fakta dan data yang diperlukan,” katanya.
Inspektorat memastikan hasil dari proses tersebut akan disampaikan sesuai prosedur yang berlaku.
Aksi KAR Sumsel menambah daftar tekanan publik terhadap Pemerintah Kota Palembang di tengah berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian warga. Dengan komitmen menggelar aksi rutin setiap pekan, gelombang kritik terhadap kinerja sejumlah OPD diperkirakan akan terus bergulir dalam waktu dekat.(H Ferizal).
