KILASNEWSTV.com, PALEMBANG — DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumatera Selatan mendesak pemerintah tidak berhenti pada pernyataan normatif dalam merespons dugaan persoalan lingkungan di sekitar kawasan industri PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri).
Forum meminta pemerintah membuka data hasil pemantauan lingkungan dan melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan kondisi Sungai Musi, kualitas udara, sedimen, serta biota di sekitar kawasan industri.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumsel, Gery Hari Wijaya. Menurut Gery, isu lingkungan tidak cukup dijawab dengan program bantuan sosial maupun pernyataan bahwa kondisi kawasan aman.
“Jangan ninabobokan rakyat dengan sembako. Sembako dimakan hari ini, tetapi kalau memang ada persoalan lingkungan, dampaknya bisa diwariskan kepada anak cucu puluhan tahun,” kata Gery.
Ia menegaskan, bantuan sosial dan perlindungan lingkungan merupakan dua persoalan berbeda. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi berbasis data mengenai kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri.
Dugaan Biota Sungai Mati, Pemerintah Diminta Buka Data
Salah satu persoalan yang disorot Forum Cakar Sriwijaya adalah informasi mengenai dugaan kematian biota Sungai Musi dalam jumlah besar yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas industri.
Namun, forum menegaskan tidak ingin membangun tuduhan tanpa bukti.
Karena itu, Gery justru meminta pemerintah melakukan pengujian ilmiah secara terbuka dengan melibatkan laboratorium independen.
“Kalau memang tidak ada pencemaran, silakan buktikan. Ambil sampel air, ikan, sedimen dan biota sungai. Periksa di laboratorium independen. Jangan hanya mengandalkan laporan internal perusahaan,” ujarnya.
Menurut dia, pemeriksaan harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apa penyebab kematian biota, apakah terdapat parameter pencemar, dari mana sumber pencemar jika ditemukan, dan apakah terdapat hubungan dengan aktivitas industri.
Gery menegaskan, apabila pemeriksaan resmi menemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus diumumkan kepada publik.
“Data harus berbicara. Bukan klaim sepihak dari perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat,” tegasnya.
Dugaan Bau Amonia Tak Cukup Dijawab dengan Pernyataan
Forum juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai dugaan bau menyengat yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi pupuk, termasuk pada kondisi tertentu seperti setelah hujan.
Gery meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berhenti sebagai keluhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan pengukuran kualitas udara secara langsung, terukur, dan terdokumentasi.
“Jangan masyarakat hanya disuruh mencium dan menebak-nebak. Ukur kualitas udaranya. Berapa kadar amonianya? Di mana titik pengukurannya? Kapan dilakukan? Apakah masih memenuhi baku mutu? Publikasikan hasilnya,” katanya.
Ia menilai pernyataan bahwa lingkungan aman harus ditopang data yang dapat diverifikasi.
Pertanyaan yang harus dijawab, menurut Gery, bukan sekadar apakah bau tercium atau tidak, melainkan berapa konsentrasi zat yang terukur, dari mana sumbernya, bagaimana pola penyebarannya, serta apakah hasil pengukuran memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.
Puluhan Tahun Beroperasi, Pemerintah Diminta Evaluasi Kondisi Lingkungan
Forum Cakar Sriwijaya juga meminta pemerintah melihat persoalan lingkungan secara historis.
Pemeriksaan, kata Gery, seharusnya tidak hanya bersifat administratif atau dilakukan berdasarkan kondisi sesaat. Pemerintah perlu membandingkan data kualitas lingkungan dari waktu ke waktu untuk melihat apakah terdapat perubahan signifikan.
“Puluhan tahun industri berdiri. Pertanyaannya sederhana: apakah Sungai Musi hari ini lebih sehat atau justru semakin terbebani? Jangan sampai kita baru sadar setelah kerusakan menjadi permanen,” ujarnya.
Audit yang didorong forum mencakup kualitas air, sedimen, udara, biota, serta potensi dampaknya terhadap masyarakat.
Jika ditemukan perubahan kualitas lingkungan, pemerintah diminta menjelaskan kapan perubahan itu terjadi, apa penyebabnya, dan apakah terdapat keterkaitan dengan aktivitas industri.
Kedekatan Industri dan Permukiman Juga Diminta Dikaji
Forum Cakar Sriwijaya turut mendorong pemerintah mengevaluasi kembali aspek keselamatan, lingkungan, tata ruang, dan risiko kawasan industri yang kini berada di tengah perkembangan perkotaan dan permukiman.
Gery mengatakan, kondisi suatu kawasan dapat berubah seiring pertumbuhan kota.
“Jangan takut mengambil keputusan hanya karena perusahaan sudah lama berdiri. Kota berkembang, permukiman berkembang. Kalau sebuah lokasi yang dahulu dianggap ideal sekarang sudah dikelilingi masyarakat, pemerintah wajib mengevaluasi kembali,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa evaluasi tersebut harus didasarkan pada kajian resmi dan ketentuan hukum, bukan tekanan maupun asumsi sepihak.
Apabila kajian nantinya menunjukkan risiko yang tidak dapat dikendalikan secara memadai, berbagai opsi kebijakan, termasuk penataan kawasan atau relokasi bertahap, menurut forum dapat dikaji sesuai hasil penelitian dan aturan yang berlaku.
“Kami Tidak Anti-Pusri”
Gery menegaskan Forum Cakar Sriwijaya tidak menempatkan PT Pusri sebagai musuh dan tidak menolak keberadaan industri.
Menurutnya, industri memiliki kontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat. Namun, kontribusi ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
“Kami tidak anti-Pusri. Kami tidak anti-industri. Tetapi kami anti terhadap segala bentuk pencemaran lingkungan apabila itu terbukti merugikan masyarakat. Jangan karena perusahaan besar lalu masyarakat kecil harus diam,” katanya.
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung transparan dan hasilnya dapat diakses masyarakat.
Menurut Gery, keterbukaan data justru memberikan kepastian bagi semua pihak. Jika perusahaan terbukti memenuhi ketentuan, data dapat menjadi dasar pembuktian kepatuhan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah memiliki dasar untuk mengambil tindakan.
Sungai Musi Diminta Jangan Menjadi Korban
Bagi Forum Cakar Sriwijaya, persoalan Sungai Musi tidak boleh dipandang hanya sebagai konflik antara masyarakat dan industri.
Sungai Musi, kata Gery, merupakan sumber daya lingkungan yang kepentingannya melampaui generasi saat ini.
“Sungai Musi bukan milik Pusri. Sungai Musi bukan milik pemerintah. Sungai Musi adalah warisan masyarakat Sumatera Selatan,” ujarnya.
Karena itu, forum mendesak pemerintah segera melakukan investigasi terbuka, pengujian laboratorium independen, pemantauan kualitas air dan udara, serta audit lingkungan secara menyeluruh.
Jika ditemukan pelanggaran, Forum Cakar Sriwijaya meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan.
Namun jika hasil pemeriksaan menyatakan tidak terdapat pelanggaran, hasil tersebut juga diminta diumumkan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian berdasarkan data ilmiah.
“Jangan tunggu Sungai Musi benar-benar sekarat baru semua orang bergerak. Periksa sekarang, buka datanya, dan selamatkan Sungai Musi sebelum terlambat,” pungkas Gery.
Seluruh dugaan mengenai pencemaran, kematian biota, maupun emisi amonia dalam berita ini merupakan pernyataan, kekhawatiran, dan desakan DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumsel yang belum dapat dianggap sebagai fakta terverifikasi tanpa hasil pemeriksaan ilmiah dan keterangan resmi pihak berwenang. PT Pusri dan instansi pemerintah terkait perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan resmi.(H Rizal).
