KILASNEWSTV.com, PALEMBANG – Gelombang tekanan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai menguat dari Sumatera Selatan. Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumsel secara terbuka mendesak BPK RI mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi, menonaktifkan sementara, hingga memeriksa Kepala BPK Perwakilan Sumsel demi menjaga integritas lembaga auditor negara tersebut.
Desakan itu akan diwujudkan melalui aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026 di halaman Kantor BPK Perwakilan Sumsel. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan elemen mahasiswa disebut siap bergabung untuk menyuarakan tuntutan yang sama.
Koordinator Aksi KAR Sumsel, Yayan Joker, menegaskan bahwa BPK tidak boleh kebal dari kritik publik. Menurutnya, lembaga yang selama ini berperan mengaudit pengelolaan keuangan negara justru harus menjadi institusi pertama yang bersedia diawasi secara terbuka.
“BPK selama ini menjadi garda terdepan dalam mengawasi penggunaan uang rakyat. Karena itu, standar integritas pimpinan lembaga harus berada di level tertinggi. Ketika muncul keraguan di tengah masyarakat, BPK RI wajib merespons dengan langkah konkret, bukan membiarkannya berkembang menjadi krisis kepercayaan,” tegas Yayan.
KAR Sumsel menilai evaluasi terhadap pimpinan BPK Perwakilan Sumsel menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan fungsi pengawasan keuangan negara berjalan tanpa beban dan tanpa bayang-bayang keraguan publik.
Mereka menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas internal di tubuh BPK. Menurut KAR, lembaga yang bertugas memeriksa dan mengaudit instansi pemerintah tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menjalankan tata kelola organisasinya sendiri.
“Publik berhak mengetahui bahwa lembaga pengawas keuangan negara benar-benar bersih, profesional, dan bebas dari segala bentuk persoalan yang berpotensi merusak kredibilitas institusi,” lanjutnya.
Selain itu, KAR menilai efektivitas pengawasan BPK harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui hasil audit yang berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola anggaran, bukan sekadar menjadi dokumen administratif yang berakhir di rak arsip.
Korlap Aksi, Reza Mars, memastikan massa akan menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Namun demikian, ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk peringatan keras agar tuntutan masyarakat tidak diabaikan oleh para pemangku kebijakan di tingkat pusat.
“Kami tidak sedang mencari panggung. Kami hadir untuk mengingatkan bahwa pengawasan terhadap keuangan negara adalah amanah publik. Jika ada persoalan yang berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat, maka harus dijawab secara terbuka dan profesional,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua DPD Gempur Sumsel, Hendri Zikwan, menyebut gerakan yang akan digelar bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai dorongan moral untuk memperkuat institusi negara yang memegang peran vital dalam menjaga akuntabilitas keuangan publik.
“Ini tentang menjaga marwah lembaga negara. Kepercayaan rakyat adalah aset terbesar BPK. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi mencederai kredibilitas lembaga harus disikapi secara serius dan transparan,” ujarnya.
KAR Sumsel mendesak BPK RI segera turun tangan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan BPK Perwakilan Sumsel serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik. Mereka menilai langkah cepat dan tegas diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga auditor negara tersebut.
Aksi 18 Juni mendatang diperkirakan menjadi ujian bagi responsivitas BPK RI terhadap kritik publik. Aktivis menegaskan, penguatan pengawasan keuangan negara tidak cukup hanya dilakukan terhadap pemerintah daerah dan institusi lain, tetapi juga harus dimulai dari tubuh BPK sendiri sebagai penjaga utama akuntabilitas penggunaan uang rakyat.(H FERIZAL).
