KILASNEWSTV.com,PALEMBANG – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat di daerah. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sumatera Selatan (FMSS) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumatera Selatan, Selasa (23/6), mendesak pemerintah dan DPR RI memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berlanjut sekaligus mengawal anggarannya agar bebas dari praktik korupsi.
Massa yang datang membawa spanduk dan poster dukungan menilai MBG telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan kelompok rentan.
Koordinator Lapangan FMSS, Arifin Kalender, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi strategis negara untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.
“Program ini sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga ibu hamil dan balita. Ke depan kami berharap cakupannya semakin luas sehingga manfaatnya bisa dirasakan kelompok masyarakat lainnya, termasuk lansia. Karena itu kami meminta pemerintah memastikan program ini terus berjalan dan tidak terhenti,” tegas Arifin di hadapan peserta aksi.
Selain mendukung keberlanjutan MBG, FMSS juga menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan anggaran. Mereka meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan dana program tersebut.
Menurut FMSS, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan negara, tetapi juga oleh integritas dalam pengelolaannya.
Aspirasi masyarakat tersebut diterima langsung oleh Anggota DPRD Sumatera Selatan, Abdullah Taufik, SE. Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh keberlanjutan MBG karena sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Program MBG merupakan bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Karena itu kami mendukung penuh keberlanjutannya. Di sisi lain, kami juga sepakat bahwa setiap bentuk penyimpangan anggaran harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Abdullah Taufik.
Ia memastikan dokumen tuntutan yang disampaikan FMSS akan diteruskan ke DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Sumatera Selatan.
Abdullah juga menilai perbedaan pandangan terkait MBG merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, DPR berkewajiban mendengar seluruh suara masyarakat, baik yang mendukung maupun yang memberikan kritik terhadap program tersebut.
“Semua aspirasi harus diterima secara terbuka. Ada yang mendukung, ada yang mengkritisi, itu bagian dari demokrasi. Tugas kami adalah memastikan setiap suara masyarakat tersampaikan kepada pemerintah dan DPR RI,” ujarnya.
Dalam surat pernyataan sikap yang diserahkan kepada DPRD Sumsel, FMSS menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis secara berkesinambungan demi menjamin pemenuhan gizi masyarakat penerima manfaat. Kedua, menolak segala bentuk upaya yang berpotensi melemahkan program MBG dan meminta DPR RI tetap menjadikannya sebagai prioritas nasional. Ketiga, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh dugaan korupsi, mark-up, pungutan liar, maupun bentuk penyelewengan anggaran yang merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan program tersebut.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Kegiatan ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan secara simbolis kepada perwakilan DPRD Sumatera Selatan.
Menguatnya dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa isu pemenuhan gizi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia kini menjadi perhatian publik. Namun di saat yang sama, tuntutan transparansi dan pemberantasan korupsi menjadi pesan tegas agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.(H Ferizal).
