KILASNEWSTV.com, PALEMBANG – Gelombang desakan publik terhadap penegakan hukum kembali menggema di Kota Palembang. Sejumlah aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palembang, Senin (15/6/2026), menuntut adanya langkah konkret terkait dugaan penyalahgunaan narkotika yang disebut melibatkan seorang pejabat publik.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas meminta DPRD Kota Palembang tidak bersikap pasif dan segera mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menindaklanjuti laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil.
Koordinator aksi, M. Sanusi AS, SH, MH, menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar opini atau isu yang berkembang di ruang publik, melainkan didasarkan pada informasi dan data yang menurut mereka layak ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
“Kami meminta proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik. Namun jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Sanusi.
Menurutnya, pejabat publik harus bersedia menjalani setiap proses klarifikasi yang diperlukan demi menjaga integritas jabatan dan kepercayaan masyarakat. Ia menilai transparansi menjadi kebutuhan mendesak agar polemik yang berkembang tidak terus menimbulkan spekulasi di tengah publik.
Massa aksi juga mengingatkan bahwa persoalan narkotika merupakan ancaman serius yang tidak boleh ditoleransi, terlebih apabila dugaan tersebut menyeret nama pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Yang kami tuntut adalah keberanian institusi terkait untuk bekerja secara terbuka dan profesional. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal terhadap pemeriksaan hukum,” katanya.
Dalam orasinya, para demonstran mendesak DPRD Kota Palembang menggunakan fungsi pengawasan yang dimiliki untuk memastikan setiap laporan masyarakat mendapat tindak lanjut yang jelas. Mereka menilai kepercayaan publik terhadap lembaga negara hanya dapat dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.
Aksi tersebut turut mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk Harimau Sumatra Bersatu (HSB). Ketua PAC HSB Sukarame, Hadi Santoso, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara konsisten tanpa melihat status sosial maupun jabatan seseorang.
“Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kami mendukung penegakan hukum yang objektif, profesional, dan transparan. Namun kami juga mengingatkan agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi sampai ada keputusan resmi dari lembaga yang berwenang,” ujarnya.
Massa aksi menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada kejelasan dari pihak terkait dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Wali Kota Palembang maupun instansi berwenang terkait tuntutan yang disampaikan para demonstran.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.(H Ferizal).
